TEROPONGNTT, WAIBAKUL – Kabupaten Sumba Tengah menjadi kabupaten pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mendapat bantuan dari aspirasi Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, pada tahun 2026. Di bulan pertama tahun ini, Anggota DPR RI Komisi IV Usman Husin, turun langsung ke Kabupaten Sumba Tengah dan menyerahkan bantuan berupa 50 ribu anakan kopi robusta kepada petani atau kelompok tani yang membutuhkan.
Setelah menyerahkan bantuan berupa 50 ribu anakan kopi robusta kepada para petani, Anggota DPR RI Komisi IV Frkasi PKB, Usman Husin, melanjutkan kegiatan kunjungannya dengan menggelar pertemuan bersama para Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) serta 105 Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Kabupaten Sumba Tengah.
Pertemuan bersama para kepala BPP dan tenaga PPL ini bertujuan membahas pelaksanaan pengawalan dan pendampingan tenaga PPL kepada para petani penerima bantuan anakan kopi robusta. Supaya bantuan anakan kopi robusta yang diberikan bisa ditanam dan dirawat secara baik oleh petani hingga nantinya bisa berbuah dan membawa manfaat bagi peningkatan pendapatan keluarga petani.
Penyerahan bantuan 50 ribu anakan kopi robusta kepada petani di Kabupaten Sumba Tengah yang dilanjut dengan pertemuan bersama kepala BPP dan 105 tenaga PPL dilaksanakan di Waibakul, ibukota Kabupaten Sumba Tengah pada Senin (19/1/2026). Para petani pun mengaku senang mendapat bantuan yang diberikan dari aspirasi Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKB Usman Husin tersebut.
Anggota DPR RI, Usman Husin berharap, para petugas PPL bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mendampingi para petani, bukan cuma terkait tanaman kopi bantuan tetapi juga dalam berbagai usaha pertanian yang ditekuni para petani. Sehingga program swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo bisa semakin sukses di Kabupaten Sumba Tengah dan kehidupan para petaninya menjadi semakin baik.
Untuk dikethui pula, mulai 1 Januari 2026, para tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang sebelumnya berstatus ASN daerah, dialihkan menjadi ASN pemerintah pusat dibawah Kementerian Pertanian (Kementan).
(*)
Komentar