TEROPONGNTT, KUPANG — Direksi PT. Pupuk Indonesia (Persero) bersama Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Usman Husin, melaksanakan pertemuan dengan para Distributor dan Pengecer Pupuk Bersubsidi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat 17 Juli 2026. Dalam pertemuan yang digelar di Hotel Harper Kupang ini, terungkap ada tujuh point yang dialami pengecer dan distributor sehingga menjadi masalah yang mempengaruhi distribusi pupuk bersubsidi ke tangan petani.
Tujuh point tersebut yakni, 1) Kuota pupuk bersubsidi yang mash kurang dibanding kebutuhan petani, 2) masalah jumlah distributor dan pengecer yang juga masih kurang, 3) masalah server sistem yang terganggu karena jaringan internet, 4) masalah stok dan penebusan biaya pembelian pupuk bersubsidi, 5) masalah transportasi yang dipengaruki cuaca dan kondisi geografis, 6) masalah administrasi dan perubahan juknis yang tiba-tiba, serta 7) masalah perbedaan harga pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi bagi distributor yang mendapat denda.
Tujuh point tersebut diungkap beberapa distributor dan pengecer dalam sesi dialog bersama Direksi PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKB Usman Husin, pada pertemuan tersebut. Pertemuan ini mengangkat judul “Sinergi Penyaluran Pupuk Bersubsidi bersama Anggota DPR RI Usman Husin”.
Dalam pertemuan ini, Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) diwakili oleh Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia (Persero) Robby Setiabudi Madjid, dan Senior Vice President (SVP) Distribusi PT Pupuk Indonesia (Persero) Veronika Trisna Sukmawati. Pertemuan dipandu Regional Chief Executive Officer 1 PT. Pupuk Indonesia (Persero) Eko Suroso. Pertemuan dihadiri 45 distributor dan pengecer pupuk bersubsidi wilayah Pulau Timor, Rote Ndao dan Sabu Raijua.
Dalam kesempatan ini, Distributor Pupuk Bersubsidi dari Kabupaten Rote Ndao, Mus Mooy mengungkapkan, masalah utama distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Rote Ndao adalah stok atau ketersediaan pupuk bersubsidi saat transortasi laut terganggu akibat cuaca buruk pada musim penghujan dan musim angin barat.
Sementara Yos Nakmofa, salah satu distributor pupuk bersubsidi dari Kabupaten Kupang, mengatakan bahwa kelengkapan administrasi sebagai distributor atau pengecer pupuk sangat penting dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Pihaknya bahkan punya pengelaman, dianggap melakukan penyaluran fiktif karena masalah kelengkapan adminitrasi oleh tim pemeriksa dari instansi terkait.
Sementara persoalan lainnya diungkap oleh distributor dan pengecer lainnya termasuk salah satu distributor dari Atambua-Kabupaten Belu, yang mengaku melayani penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani di enam kabupaten sekaligus. Sehingga petani harus datang jauh-jauh dengan menyewa ojek untuk bisa sampai ke tempatnya guna membeli pupuk bersubsidi.
Menanggapi hal ini, Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia (Persero) Robby Setiabudi Madjid mengatakan, semua pengeluhan yang disampaikan distributor dan pengecer pupuk bersubsidi akan ditanggapi dan ditindaklanjuti PT Pupuk Indonesia (Persero). Kuota pupuk bersubsidi akan ditambah sehingga sesuai dengan kebutuhan petani.
Selain itu, kata Robby Setiabudi Madjid, PT Pupuk Indonesia juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjadi distributor dan pengecer asalkan memenuhi semua persyaratan yang diatur pemerintah. Untuk masalah server sistem, juga akan digagas kemungkinan pengadaan jaringan internet.
Senior Vice President (SVP) Distribusi PT Pupuk Indonesia (Persero) Veronika Trisna Sukmawati menambahkan, akan mengatasi masalah stok pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Rote Ndao saat musim barat dan cuaca buk dengan memanfaatkan gudang milik Mus Mooy, salah satu distributor Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Rote Ndao, serta berupaya mengatasi masalah lainnya yang dihadapi para distributor dan pengecer.
Sementara Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Usman Husin, menegaskan bahwa pertemuan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan para distributor dan pengecer yang difasilitasinya tersebut, bukan untuk mencari siapa yang salah dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi NTT, tetapi untuk mencari solusi agar pupuk bersubsidi bisa tiba di tangan petani tepat waktu dalam jumlah yang cukup saat dibutuhkan.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, Usman Husin meminta kepada Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menindaklanjuti semua pengeluhan dan masalah yang dihadapi para distributor dan pengecer. Sehingga kebutuhan petani akan pupuk bersubsidi bisa terpenuhi saat dibutuhkan.
Untuk diketahui, sebelum digelar pertemuan tersebut, Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Usman Husin didampingi Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia (Persero) Robby Setiabudi Madjid, Senior Vice President (SVP) Distribusi PT Pupuk Indonesia (Persero) Veronika Trisna Sukmawati dan Regional Chief Executive Officer 1 PT. Pupuk Indonesia (Persero) Eko Suroso, terlebih dahulu melakukan peninjauan ke Gudang Pupuk milik PT Pupuk Indonesia di Tenau, wilayah Kecamatan Alak, Kota Kupang.
Peninjauan dimaksudkan untuk memastikan stok pupuk bersubsidi untuk petani di wilayah Provinsi NTT saat ini dalam keadaan cukup. Sehingga kebutuhan petani bisa terjawab, terutama saat memasuki musim tanam tahap kedua tahun 2026.
(*)
Komentar