TEROPONGNTT, KUPANG – Sebanyak 76,47 ton beras Bantuan Pangan Tahap II Tahun 2026 disalurkan kepada 2.549 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di dua kelurahan dalam wilayah Kota Kupang. Penyerahan bantuan pangan secara simbolis dilakukan Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Usman Husin bersama Pemimpin Wilayah (Pimwil) Perum BULOG NTT Arrahim K. Kanam.
Penyerahan secara simbolis bantuan pangan tahap II dilakukan di dua tempat yakni di Kelurahan Oesapa-wilayah Kecamatan Kelapa Lima, dan dilanjutkan di Kelurahan Bakunase, wilayah Kecamatan Kota Raja. Acara penyerahan dlakukan pada hari yang sama, Senin 14 September 2026.
Acara penyerahan bantuan pangan tahap II di Kelurahan Oesapa juga dihadiri Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi PKB yang juga Ketua DPC PKB Kota Kupang, Satario Julius Pandie. Sementara acara penyerahan bantuan pangan tahap II di Kelurahan Bakunase dihadiri Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PKB, Chely Ngganggus
Yang menarik, pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Tahap II di dua kelurahan dalam wilayah Kota Kupang ini, juga terungkap bahwa banyak warga yang tergolong miskin atau termasuk dalam keluarga kurang mampu, namun tidak diakomodir dan tidak terdata sebagai warga Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari pemerintah. Bahkan, ada warga yang berstatus janda miskin justru tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan tersebut.
Jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk tahap ke-2 tahun 2026 juga mengalami penurunan. Di Kelurahan Oesapa, jumlah penerimanya turun dari 2.059 PBP menjadi Cuma 2.239 PBP dengan jumlah warga miskin yang kehilangan haknya untuk mendapat bantuan pangan mencapai sebanyak 180 penerima. Di Kelurahan Bakunase juga demikian. Jumlah penerimanya berkurang sebesar 42 penerima dari sebelumnya 532 PBP menjadi Cuma sebanyak 490 PBP.
Di wilayah Kelurahan Oesapa, fakta tersebut diungkap dua orang ketua RT, salah satunya, Ina Lobata selaku Ketua RT 27. Menurut Ina Lobata, kesalahan ini akibat pendataan dari petugas Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial yang tidak melakukan klarifikasi yang baik dengan warga bersangkutan serta Ketua RT dan ketua RW setempat yang lebih mengetahui kondisi warganya.
“Ada warga yang hidupnya susah tetapi karena rumahnya tembok jadi dikeluarkan datanya. Padahal, rumah itu merupakan rumah warisan orang tua. Warga menjadi korban kriteria dalam penetapan Desil. Karena itu, kami berharap bapak Usman Husin sebagai Anggota DPR RI bisa memperjuangkan hal ini,” kata Ina Lobata.
Hal yang sama diungkap dua Ketua RT di wilayah Kelurahan Bakunase. Ketua RT 11 Kelurahan Bakunase, Ebenhaezer Hepikun mengatakan, pendataan yang tidak sesuai dan syarat-syarat dalam penetapan Desil membuat masyarakat miskin menjadi korban. Hal ini sangat disayangkan. Buktinya terjadi penurunan jumlah penerima bantuan dibandingkan tahap sebelumnya.
Lurah Oesapa, Erlan Feriyanto Damaledo, pada kesempatan ini juga membenarkan apa yang dikeluhkan para warga dan ketua RT tersebut. Sementara Lurah Bakunase, Wilhy Diken, juga menyampaikan hal yang sama. Mereka berharap, Anggota DPR RI Usman Husin bisa membantu memperjuangkan nasib para warga miskin yang dikeluarkan dari daftar penerima bantuan tersebut, serta warga miskin yang selama ini belum diakomodir dalam daftar penerima bantuan.
Menanggapi pengeluhan warga dan Ketua RT dalam sesi dialog di acara tersebut, Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKB Usman Husin, meminta para Ketua RT untuk meng-update data warga miskin di wilayahnya dan warga yang mengetahui bisa memberi informasi kepada Ketua RT dan pemerintah kelurahan, supaya diusulkan kembali perubahan datanya.
Menurut Usman Husin, bantuan pangan yang diberikan pemerintah harus tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi rill masyarakat. Petugas yang mendata bersama RT/RW sebegai apparat pemerintah terdekat, harus melakukan pendataan yang benar supaya tidak ada masyarakat yang dirugikan.
“Kasihan masyarakat kita, kalau hidupnya susah atau kesulitan tetapi tidak bisa menerima haknya hanya karena pendataan dan penetapan Desil. Bantuan pemerintah mustinya tetap sasaran dan datanya harus benar-benar sesuai. Jangan kita merugikan sesame, yang justru Adalah tetangga kita sendiri,” kata Usman Husin.
Usman Husin berjanji akan membantu memperjuangkan kembali hak masyarakat kurang mampu, yang tidak diakomodir dalam daftar penerima bantuan pangan dari pemerintah hanya karena penetapan desil yang kurang tepat. Supaya hak warga miskin bisa kembali didapat dan masyarakat NTT bisa hidup lebih baik.
Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PKB, Chely Ngganggus dan Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi PKB yang juga Ketua DPC PKB Kota Kupang, Satario Julius Pandie, juga mengatakan, siap membantu untuk memperjuangkan hal ini secara bersama-sama. Sehingga tidak ada warga miskin yang tidak mendapatkan haknya untuk menerima bantuan pemerintah.
Sementara Pemimpin Wilayah (Pimwil) Perum BULOG NTT Arrahim K. Kanam mengatakan, BULOG mendapatkan data warga penerima Bantuan Pangan dari Badan Pangan Nasional (BPN) by name, by address. Data penerima bantuan pangan bukan ditentukan sendiri oleh BULOG, karena BULOG hanya sebagai operator yang menyalurkan bantuan.
Meski demikian, kata Arrahim K. Kanam, selain data penerimanya, ketua RT dan pemerintah kelurahan juga memiliki data cadangan yang bisa diusulkan untuk menjadi penerima bantuan. Karena itu, warga yang seharusnya berhak menerima bantuan tetapi belum termasuk dalam daftar penerima, sebaiknya diusulkan sebagai data Cadangan.
(*)
Komentar