TEROPONGNTT, SURABAYA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengungkap praktik mafia pangan yang menurutnya selama bertahun-tahun bermain melalui manipulasi data, pengaturan kuota impor, hingga penguasaan rantai distribusi pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Dialog Swasembada Pangan Bersama Menteri Pertanian di Gudang Bulog Romokalisari, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Menurut Said Didu, keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas pangan saat ini tidak lepas dari langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menghentikan praktik mafia pangan yang selama ini mengganggu kedaulatan pangan nasional.
“Diproduksi sudah sangat jelas bahwa itu terjadi. Revolusi juga karena orang kita hampir tiga bulan ini berdebat dengan diksi, bukan substansi,” ujar Said Didu.
Ia menilai perdebatan publik selama ini terlalu fokus pada istilah seperti “swasembada pangan” atau “swasembada beras”, sementara substansi utama yang dirasakan masyarakat justru diabaikan.
“Padahal sebenarnya intinya bahwa sekarang beras tersedia, harga terjangkau, itu sebenarnya yang terjadi. Repotnya ilmuwan kita juga terbawa ke diskusi diksi, bukan substansi,” katanya.
Menurut Said Didu, pendekatan pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat, yakni mendorong petani agar berani meningkatkan produksi melalui jaminan pendapatan dan ketersediaan sarana produksi.
“Pendekatannya Pak Menteri (Mentan Amran) sudah benar, yaitu merangsang petani berproduksi. Hanya dua kuncinya, berikan jaminan pendapatan kepada mereka dan siapkan supply untuk sarana produksi mereka,” ujarnya.
Ia menegaskan sektor pertanian sebenarnya merupakan sektor ekonomi dengan nilai tambah yang sangat besar dan sering kali diremehkan akibat cara pandang yang keliru terhadap kontribusi pertanian nasional.
“Satu hektar padi itu hanya butuh 25 kilogram benih yang memberikan nilai tambah terbesar. Dari Rp250 ribu menjadi Rp50 juta, nggak ada yang ngalahin,” katanya.
Namun menurutnya, selama ini kontribusi pertanian sering diperkecil karena definisi statistik yang tidak sepenuhnya memasukkan hasil hilirisasi pertanian sebagai bagian dari sektor pertanian.
“Tidak ada data pertanian tentang CPO karena dianggap industri, padahal dari pertanian. Beras kalau masuk restoran dianggap bukan pertanian lagi. Jadi menurut saya harkat dan martabat petani ini harus dinaikkan,” tegasnya.
Said Didu juga menyebut petani sesungguhnya adalah investor terbesar di Indonesia karena merekalah yang setiap hari menanamkan modal dan mempertaruhkan produksi pangan nasional.
“Investor terbesar di Indonesia itu petani, bukan yang datang dari luar negeri,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Said Didu mengingatkan bahwa stabilitas pangan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas politik nasional. Menurutnya, jika pemerintah gagal menjaga pangan, maka berbagai kelompok kepentingan akan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengguncang pemerintahan.
“Dengan kondisi geopolitik dan ekonomi yang sangat berat, kalau stabilitas pangan tidak berhasil saya yakin politisi akan bergerak untuk menjatuhkan Presiden,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan pemerintah saat ini terjadi karena mafia pangan mulai kehilangan ruang gerak akibat data dan kondisi pangan nasional kini berbasis fakta di lapangan, bukan sekadar permainan angka.
“Kalau itu hanya angka gampang sekali digoyang oleh oligarki, oleh Cipinang. Tapi karena sekarang bukan angka, melainkan fakta, maka dia enggak bisa menggoyang,” katanya.
Menurut Said Didu, salah satu kunci penting menuju kemandirian pangan adalah keberanian pemerintah menghentikan praktik mafia pangan yang selama ini mengambil keuntungan besar dari impor.
“Yang ingin sekali ini tidak mandiri adalah mafia pangan,” ujarnya.
Ia bahkan membeberkan besarnya potensi keuntungan dalam bisnis impor pangan, khususnya gula yang nilainya bisa mencapai ratusan triliun rupiah.
“Coba bayangkan, impor gula 6 juta ton itu bisa mendekati Rp100 triliun. Ini tempat permainan yang sangat nyata,” katanya.
Said Didu mengungkapkan bahwa selama ini siapa pun lembaga yang ditunjuk melakukan impor pangan, aktor besar di belakangnya tetap kelompok yang sama.
“Siapapun yang mengimpor pangan itu, mau Bulog, mau Berdikari, cukongnya itu satu. Cukong itulah yang sedang kita tertibkan,” ujarnya.
Ia juga membongkar pola permainan mafia pangan yang menurutnya sudah terorganisir melalui sistem kuota impor.
“Kuota keluar minggu ini, minggu depan kapal sudah masuk di Tanjung Priok. Artinya kapalnya sudah ada di luar sebelum kuota keluar. Jadi mereka atur semua,” katanya.
Menurut Said Didu, praktik tersebut membuat pelaku lain tidak memiliki kesempatan memperoleh pasokan karena barang sudah lebih dahulu dikuasai kelompok tertentu.
“Nanti setelah itu orang lain mau beli sudah enggak ada barang. Bahkan Bulog pun tidak bisa dapat,” ujarnya.
Karena itu, Said Didu berpendapat agar langkah pembenahan tata kelola pangan yang dilakukan pemerintah saat ini terus dijaga secara konsisten agar Indonesia benar-benar terbebas dari mafia pangan.
“Kita harus buka semua dan saya pikir ini harus tetap konsisten dilakukan agar negara ini lepas dari mafia pangan,” tegasnya.
Ia menilai mafia pangan merupakan kelompok yang sangat kuat karena memiliki keterkaitan dengan berbagai kepentingan lain, termasuk politik dan kekuatan ekonomi besar.
“Mafia pangan ini yang paling berat, karena mafia pangan akan masuk ke mafia politik, masuk ke mafia yang lain untuk mempengaruhi semua,” pungkas Said Didu.
(*)
Komentar