TEROPONGNTT, MBAY – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti adanya diskrepansi data atau ketidakcocokan data dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Diskrepansi data ini menjadi temuan saat Tim Pengawas DPR RI Terhadap Penanganan Bencana Gempa Bumi NTT melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nagekeo, Jumat 2 Oktober 2026.
Tim Pengawas DPR RI Terhadap Penanganan Bencana Gempa Bumi NTT ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin juga menjadi bagian dari Tim Pengawas DPR RI tersebut.
Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Nagekeo, Tim Pengawas DPR RI Terhadap Penanganan Bencana Gempa Bumi NTT juga menyerahkan sejumlah bantuan bagi warga terdampak dan rumah ibadah, diantaranya berupa material bangunan untuk perbaikan rumah warga dan bantuan lainnya, serta dukungan pembangunan kembali rumah ibadah yang rusak.
Selain itu, kunjungan kerja Tim Pengawas DPR RI Terhadap Penanganan Bencana Gempa Bumi NTT juga fokus pada evaluasi tata kelola dan akurasi data penanganan bencana di daerah. Karena itu, saat melakukan kunjungan kerja ini, Tim Pengawas DPR RI Terhadap Penanganan Bencana Gempa Bumi NTT juga melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait yang ada.
Ternyata, dalam pertemuan yang juga dihadiri Wakil Bupati Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu tersebut, terungkap adanya perbedaan data kerusakan dan korban bencana antara data BNPB, data Kemensos, dan data Pemerintah Daerah. Pihak BNPB menyebut ada 48 rumah ibadat yang terdampak bencana, sementara Kemensos menyebut cuma 29 rumah ibadat yang terdampak bencana.
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, mengatakan tata kelola administrasi yang benar sangat penting bagi proses penyaluran bantuan. Karena perbedaan data jumlah penerima manfaat antar-instansi pemerintah bisa menghambat proses pencairan bantuan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin yang dihubungi melalui pesan whatsapp (WA) pada, Sabtu 3 Oktober 2026, membenarkan adanya kunjungan kerja Tim Pengawas DPR RI Terhadap Penanganan Bencana Gempa Bumi NTT di Kabupaten Nagekeo.
Usman Husin juga membenarkan, kalau DPR RI menyoroti adanya diskrepansi data atau ketidakcocokan data dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu menjadi temuan Tim Pengawas DPR RI dalam kunjungan kerja tersebut.
Karena itu, Usman Husin berharap, perlu ada pendataan yang benar terkait korban bencana gempa bumi, sehingga tidak menghambat proses penyaluran bantuan dari pemerintah. Dengan demikian upaya berbaikan rumah warga yang terdampak bisa segera dilakukan, dan masyarakat bisa mulai membangun kembali kehidupannya.
“Rumah Ibadah yang rusak juga harus segera diperbaiki, baik Gereja maupun Masjid dan rumah ibadah agaram lainnya yang mungkin ada, supaya masyarakat korban gempa bumi bisa kembali nyaman saat berdoa atau beribadah,” kata Usman Husin.
(*)
Komentar