# Oleh : Aysanti Yuliana Paulus, S.KM.,M.Kes(Epid) (Mahasiswa S3 Kesehatan Masyarakat UNAIR/Dosen Universitas Citra)
WARTATIMOR.COM — Hampir sepuluh tahun sejak Sustainable Development Goals (SDGs) disepakati, cita-cita mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua masih jauh dari harapan. Target SDGs 2030 di bidang kesehatan antara lain menekan angka infeksi baru HIV, serta mencapai kesetaraan gender. Namun, data global dan nasional menunjukkan kedua hal ini masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Menurut data UNAIDS 2024, sekitar 40–41 juta orang hidup dengan HIV termasuk 1,5 juta anak-anak. terdapat 1,3 juta kasus baru dan 630 ribu kematian. Kematian akibat AIDS memang menurun dibanding dua dekade lalu, tetapi ketidakmerataan akses pengobatan, penurunan pendanaan, serta masih kuatnya stigma membuat target global 95-95-95 (95% mengetahui status, 95% mendapatkan terapi, dan 95% berhasil menekan virus) sulit tercapai.
Politik kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia kini sama pentingnya dengan ketersediaan obat antiretroviral (ARV). Karena itu, dunia melalui UNAIDS dan Global Fund mendorong strategi “Three Zero” pada 2030: nol infeksi baru, nol kematian terkait AIDS, dan nol diskriminasi.
Bagaimana dengan Indonesia? Kementerian Kesehatan mencatat pada 2023 terdapat 515 ribu orang hidup dengan HIV, sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Namun capaian indikator 95-95-95 masih jauh juga dari target. Saat ini, capaian Indonesia baru 76%-45%-46%. Artinya, masih banyak orang dengan HIV belum terdiagnosis, belum menjalani terapi, atau belum mencapai pengendalian virus.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), tantangan lebih nyata. Hingga akhir 2022 tercatat 5.204 kasus HIV dengan 1.079 kematian. Angka ini memperlihatkan bahwa HIV bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga terkait erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan banyak faktor lainnya.
Kekerasan berbasis gender terbukti meningkatkan risiko perempuan terinfeksi HIV sekaligus membatasi akses mereka terhadap layanan kesehatan. Perempuan korban kekerasan sering takut melakukan tes, memulai pengobatan, atau melanjutkan terapi karena stigma, diskriminasi, bahkan kontrol pasangan terhadap keputusan kesehatan mereka. Artinya, hal ini bukan hanya masalah sosial, tetapi juga hambatan nyata bagi upaya pengendalian HIV/AIDS.
faktor lain adalah masalah geografi NTT yang berupa kepulauan, banyak desa jauh dari pusat layanan kesehatan, transportasi terbatas, dan distribusi tenaga medis tidak merata. Akibatnya, ODHA sering harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapat ARV. Tidak jarang, ini berujung pada putus obat.
Fenomena baru dan tantangan yang menguat yaitu pergeseran pola penularan dari populasi kunci kini meluas ke pasangan heteroseksual dan remaja. Beberapa hari lalu viral di media sosial terkait praktik prostitusi di kalangan remaja dan kekerasan yang terjadi diantara para remaja sangat menjadikan jalan ini semakin panjang.
Rendahnya pengetahuan dan keterbatasan ekonomi menjadi dua faktor penting yang berkaitan erat dengan kerentanan remaja terhadap HIV/AIDS. Remaja dengan akses informasi yang minim seringkali tidak memahami cara penularan maupun pencegahan HIV, sehingga lebih mudah terjerumus pada perilaku berisiko.
Kondisi ini diperparah oleh faktor ekonomi, di mana sebagian remaja dari keluarga kurang mampu menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun konseling yang memadai.
Bahkan, tekanan ekonomi dapat mendorong sebagian remaja perempuan untuk terlibat dalam hubungan transaksional yang meningkatkan risiko penularan HIV. Artinya, upaya pencegahan HIV pada remaja tidak bisa hanya mengandalkan aspek medis, tetapi juga harus memperkuat literasi kesehatan dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi mereka.
HIV adalah cermin bahwa kesehatan, kesetaraan, dan keadilan sosial berjalan beriringan. Tanpa keberanian menghadapi faktor struktural yang menghambat, SDGs akan tetap menjadi janji di atas kertas, bukan kenyataan yang dirasakan masyarakat.
HIV/AIDS hari ini bukan lagi sekadar isu medis, melainkan cermin dari ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. Di satu sisi, kemajuan global menurunkan angka kematian secara drastis; di sisi lain, jutaan orang masih belum mengetahui statusnya, dan penularan tetap berlangsung.
Momentum keberhasilan yang telah dibangun dunia kini berada dalam posisi rapuh. Jika kita ingin benar-benar mencapai target SDGs 2030, strategi pengendalian HIV harus dibarengi dengan pemberdayaan perempuan, penghapusan kekerasan berbasis gender, serta perluasan akses layanan kesehatan yang bebas stigma dan diskriminasi.
Kisah HIV hari ini adalah kisah harapan yang rapuh. Dunia telah menunjukkan bahwa epidemi bisa dikendalikan, tetapi keberlanjutannya ditentukan oleh politik, budaya, dan keberanian mengatasi stigma. Untuk Indonesia dan NTT, kunci keberhasilan ada pada layanan yang lebih dekat dengan rakyat, sistem yang tangguh menghadapi krisis, dan keberpihakan sosial yang nyata. Tanpa itu, HIV akan tetap menjadi bayang-bayang panjang yang menggerus masa depan generasi muda.
(*)
Komentar